Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bojonegoro resmi mengukuhkan jajaran pengurus MUI Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu (5/9/2026). Prosesi pengukuhan dilaksanakan di Aula Angling Darma lantai 2 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta para pengurus MUI dari seluruh kecamatan.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi penguatan peran MUI di tingkat kecamatan. Sebanyak kurang lebih 300 pengurus MUI Kecamatan hadir dalam agenda tersebut. Turut menghadiri acara, Wakil Bupati Bojonegoro Dra. Hj. Nurul Azizah, MM, Ketua MUI Kabupaten Bojonegoro KH. Alamul Huda Masyhur beserta jajaran, Kapolres Bojonegoro, perwakilan Kodim 0813 Bojonegoro, perwakilan PCNU Bojonegoro, perwakilan PD Muhammadiyah Bojonegoro, Ketua FKUB Bojonegoro Drs. H. Hanafi, Kepala Kemenag Bojonegoro Dr. Amanulloh, jajaran pimpinan OPD Pemkab Bojonegoro, serta sejumlah tokoh dan undangan lainnya.
Kehadiran berbagai unsur tersebut
menunjukkan pentingnya sinergi antara ulama, pemerintah, aparat keamanan,
organisasi keagamaan, dan elemen masyarakat dalam menjaga kehidupan sosial yang
harmonis sekaligus mendukung pembangunan daerah.
Ketua MUI Kabupaten Bojonegoro KH. Alamul Huda Masyhur dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa bahagia atas kehadiran berbagai elemen dalam kegiatan pengukuhan tersebut. Menurutnya, berkumpulnya para tokoh agama, pemerintah, organisasi keagamaan, serta unsur masyarakat merupakan gambaran adanya semangat kebersamaan untuk membangun Kabupaten Bojonegoro.
Ia menilai, pengurus MUI yang
berada di tingkat kecamatan mempunyai kedudukan yang sangat penting. Para
pengurus tidak hanya menjalankan fungsi organisasi, tetapi juga memiliki
tanggung jawab moral sebagai tokoh yang menjadi tempat masyarakat memperoleh arahan,
nasihat, dan rujukan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.
Karena itu, keberadaan para ulama
di tengah masyarakat dinilai turut menentukan terciptanya kondisi daerah yang
aman, tenteram, maju, dan sejahtera.
“Jadi, aman dan tidaknya, maju
dan tidaknya, sejahtera atau tidaknya, ini panjenengan semua para kiai adalah
mir’ātun li manthiqatinā, yaitu cermin dari suksesnya Kabupaten Bojonegoro
dalam keamanan dan kesejahteraan,” tutur Gus Huda, sapaan akrab KH. Alamul Huda
Masyhur.
Menurut Gus Huda yang juga
merupakan Pimpinan Ponpes Al-Rosyid tersebut, ulama mempunyai tanggung jawab
yang luas dalam kehidupan bermasyarakat. Peran ulama tidak berhenti pada
persoalan keagamaan, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya menjaga ketertiban,
persatuan, dan keseimbangan sosial di tengah masyarakat.
“Karena panjenengan memang tokoh
dan juga bemper dan sebagai juga barometer para masyarakat yang ada,” lanjut
Gus Huda.
Pernyataan tersebut menegaskan
bahwa para pengurus MUI Kecamatan diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi
ketika masyarakat menghadapi persoalan. Kehadiran mereka diharapkan dapat
memberikan ketenangan, membangun komunikasi yang baik, sekaligus menjadi
jembatan antara kepentingan masyarakat dan berbagai pihak yang terkait.
Dalam kesempatan tersebut, KH. Alamul Huda juga menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan integritas di antara para pengurus MUI. Menurutnya, berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat membutuhkan respons bersama dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak.
Ia berharap para pengurus MUI di
seluruh kecamatan dapat membangun kekuatan kolektif melalui koordinasi dan
komunikasi yang baik. Dengan demikian, berbagai potensi gangguan terhadap
keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diantisipasi sejak dini.
“Insyaallah, dengan kebersamaan
yang ada, dengan kita semuanya punya integritas bersama, apapun yang terjadi,
situasi apapun yang terjadi, gangguan, Kamtibmas yang terjadi, akan sirna dan
hilang ketika kita hidup bersama untuk mewujudkan Bojonegoro yang damai dan
aman sentosa,” katanya.
Semangat kebersamaan tersebut
diharapkan tidak hanya berhenti pada momentum pengukuhan. Para pengurus MUI
Kecamatan diharapkan dapat menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,
terutama ketika berhadapan dengan persoalan sosial dan keagamaan yang berkembang
di masing-masing wilayah.
Selain menjadi agenda pengukuhan kepengurusan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan MUI Kabupaten Bojonegoro untuk memperkenalkan pengembangan pelayanan organisasi berbasis digital.
Dalam kesempatan tersebut, MUI
Kabupaten Bojonegoro meluncurkan website resmi sebagai bagian dari upaya
meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap
informasi maupun layanan MUI.
KH. Alamul Huda menjelaskan bahwa
langkah tersebut merupakan pengembangan dari layanan digital yang sebelumnya
telah diperkenalkan melalui “Halo MUI”. Dengan hadirnya website resmi,
pelayanan MUI diharapkan dapat menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.
“Jadi kami sekarang ini juga ada
yang namanya peluncuran website. Kemarin sudah kita lakukan pelayanan digital
melalui program Halo MUI, sekarang kita tingkatkan menjadi website, yaitu
muibojonegoro.or.id,” ungkapnya.
Pengembangan layanan digital
tersebut menjadi salah satu bentuk penyesuaian MUI terhadap perkembangan
teknologi dan kebutuhan masyarakat. Melalui media digital, informasi mengenai
kegiatan, program, maupun pelayanan MUI diharapkan dapat disampaikan secara
lebih luas dan mudah diakses.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas para pengurus di tingkat kecamatan, MUI Kabupaten Bojonegoro juga memberikan buku panduan. Buku tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengurus dalam menjalankan fungsi organisasi, termasuk dalam melaksanakan pembinaan kepada masyarakat.
KH. Alamul Huda menjelaskan bahwa
buku panduan tersebut memiliki fungsi penting sebagai acuan bersama bagi
seluruh pengurus MUI. Ia mengibaratkan buku tersebut seperti garis besar haluan
yang memberikan arah bagi organisasi dalam menjalankan program dan tugasnya.
“Buku panduan yang ada ini kalau
di dalam negara itu yang disebut GBHN, Al-Khuthūtul ‘Āridhoh li Wujhati
ad-Daulah, yaitu itu penjabaran SOP yang nanti akan disampaikan dan mohon nanti
semua pengurus MUI sampai tuntas untuk melaksanakan yaitu kegiatan yaitu
pembinaan berkenaan dengan masalah buku yang kita sampaikan supaya jelas dan
benar,” jelasnya.
Dengan adanya panduan tersebut,
para pengurus diharapkan mempunyai pemahaman yang sama mengenai arah dan
mekanisme pelaksanaan tugas. Hal itu sekaligus diharapkan dapat menciptakan
keseragaman dalam menjalankan pembinaan keagamaan dan sosial di tingkat kecamatan.
Lebih lanjut, KH. Alamul Huda mengingatkan bahwa perkembangan masyarakat ke depan akan diikuti dengan semakin beragamnya tantangan. Persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menyentuh berbagai bidang kehidupan, seperti sosial, budaya, ekonomi, hingga politik.
Situasi tersebut membutuhkan
peran aktif para ulama dan pengurus MUI untuk membantu menjaga keseimbangan
kehidupan masyarakat. Pengurus MUI diharapkan mampu membaca perkembangan yang
terjadi, memberikan pandangan yang bijaksana, serta ikut menjaga agar perbedaan
yang muncul tidak berkembang menjadi konflik.
Karena itu, ia kembali mengajak
seluruh pengurus MUI Kecamatan untuk memperkuat koordinasi dan membangun
komitmen bersama dalam menjaga kondusivitas Kabupaten Bojonegoro.
“Maka kita semuanya ingin khusus
untuk Bojonegoro, situasi apapun yang terjadi di luar, situasi apapun yang
terjadi di samping kita, maka kita mari bersama berintegrasi bersama-sama,
berkomitmen mewujudkan dan jaga Bojonegoro senantiasa aman, damai, dan sentosa
dalam mewujudkan Bojonegoro bahagia, makmur, membanggakan,” pungkasnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi
penegasan bahwa pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah. Ulama, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen
masyarakat memiliki peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang aman,
damai, dan kondusif.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan salam dari Bupati Bojonegoro Setyo Wahono yang pada awalnya dijadwalkan hadir dalam kegiatan pengukuhan tersebut.
Dalam sambutannya pada acara Pengukuhan Pengurus MUI Kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro di Gedung Angling Darma, Sabtu (5/9/2026), Nurul Azizah menjelaskan bahwa Bupati berhalangan hadir karena harus menjalankan agenda penanganan bencana. Dalam kegiatan tersebut, unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kemudian mewakili pemerintah daerah dalam agenda penanganan tersebut.
Nurul Azizah menyampaikan pesan
dan apresiasi Bupati kepada para kiai yang bersedia mengambil bagian dalam
kepengurusan MUI Kecamatan. Menurutnya, kesediaan para ulama untuk menjalankan
amanah organisasi merupakan bentuk kontribusi penting dalam mendukung kehidupan
masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.
“Salam beliau dan menyampaikan
bahwa terima kasih atas kesediaan para kiai yang berkenan di dalam kepengurusan
MUI Kecamatan yang dilantik,” kata Nurul Azizah.
Ia berharap para pengurus yang
baru dikukuhkan dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta
terus menjaga hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah.
Sinergi antara MUI dan
pemerintah, menurutnya, menjadi salah satu hal penting dalam mewujudkan
berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Peran ulama juga diharapkan dapat membantu menciptakan suasana yang harmonis
dan mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.
“Semoga berkhidmat untuk umat dan
bersinergi membangun Bojonegoro yang bahagia, makmur, membanggakan,” ujarnya.
Pengukuhan pengurus MUI Kecamatan
se-Kabupaten Bojonegoro tersebut diharapkan menjadi awal penguatan peran
organisasi hingga ke tingkat kecamatan. Dengan dukungan berbagai pihak, MUI
diharapkan semakin mampu menjalankan fungsi pembinaan, pelayanan, serta menjadi
bagian dari upaya menjaga persatuan, ketenteraman, dan kesejahteraan masyarakat
Kabupaten Bojonegoro. (Red)


.jpeg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar